SINOPSIS:
Buku ini mengkaji secara komprehensif pembaruan sistem hukum pidana nasional Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembaruan hukum pidana tersebut tidak hanya dipahami sebagai perubahan normatif, melainkan sebagai transformasi paradigma penegakan hukum pidana dari pendekatan legalistik-formal menuju keadilan substantif yang berakar pada kultur hukum Indonesia dan nilai-nilai Pancasila.
Berangkat dari realitas penegakan hukum pidana yang kerap menimbulkan ketimpangan dan melukai rasa keadilan masyarakat seperti disparitas pemidanaan, kriminalisasi terhadap pelanggaran kecil, serta lemahnya penanganan kejahatan besar buku ini mengkritisi dominasi kepastian undang-undang yang mengabaikan keadilan materiil. Penulis menegaskan bahwa hukum pidana tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan harus berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat, pemulihan keseimbangan sosial, serta pembinaan manusia.
Melalui pendekatan teoritis, filosofis, sosiologis, dan yuridis-kultural, buku ini menempatkan Pancasila khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan utama dalam pembangunan hukum pidana nasional. Pembahasan mencakup asas legalitas materiel, peran hukum tidak tertulis, tujuan dan pedoman pemidanaan, keadilan restoratif, serta pembangunan Sistem Hukum Nasional yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Selain itu, buku ini juga menyoroti peran strategis pendidikan tinggi hukum dalam membangun dan mengembangkan ilmu hukum nasional yang berkepribadian Indonesia. Dengan analisis yang kritis dan argumentatif, buku ini diharapkan menjadi referensi penting bagi akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, pembuat kebijakan, serta seluruh pihak yang peduli terhadap terwujudnya sistem hukum pidana Indonesia yang adil, manusiawi, dan bermartabat.
